BERBAGI

LAMPUNG TENGAH — Batas waktu pembayaran pajak terhutang pajak Air Tanah milik PT Great Giant Pineapple (GGP) Rp 32,1 miliar kian dekat. Namun hingga kini, perusahaan pengalengan nanas terbesar ke 3 di dunia ini belum memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah Lampung Tengah, padahal batas akhir surat peringatan ke tiga akan berakhir Jumat 24 Januari 2020, besok.

Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemkab Lampung Tengah, Jito menjelaskan, tim PPNS Lampung Tengah telah mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali ke PT GGP agar mereka segera membayar pajak terhutang pajak Air Tanah sejak 2012 hingga triwulan II 2019 sebesar Rp 32.105.207.918.

“PT GGP sudah klarifikasi dengan mengirimkan tim tekhnisnya soal penghitungan pajak air tanah di perusahaan tersebut. Silahkan saja. Kami (PPNS) juga memiliki penghitungan yang tentunya berpedoman pada aturan,” ujar Jito seperti dikutip rakyatlampung.id.

Sebelumnya, Bupati Lampung Tengah, Loekman Djoyosoemarto menyatakan, akan mengambil langkah terhadap besarnya pajak terhutang soal pajak air tanah di PT GGP sebesar Rp32,1 miliar lebih.

“Kita punya datanya kok. Bahkan saya sudah bentuk tim PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk melihat langsung berapa sebenarnya data di lapangan. Dari temuan ini, kami (pemerintah Lampung Tengah) akan mengambil sikap. Tentunya dengan kehati-hatian. Jangan sampai salah langkah dalam mengambil kebijakan,” ujar Loekman.

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pajak air tanah menurut Loekman, harusnya dapat dimaksimalkan. Dari data yang diperoleh, harusnya Lampung Tengah mampu mendapatkan Rp62 miliar lebih pertahun dari sektor pajak air tanah tersebut.

“Bayangkan, potensi seharusnya kita dapat Rp62 miliar. Namun yang kita peroleh tahun 2019 hanya Rp3 miliar. Dari sektor pajak air tanah saja, sudah berapa banyak potensi PAD kita yang hilang,”  ungkapnya.

Sementara, Senior Manager Legal and Corporate Relation PT GGP, Hendri Tanujaya kepada wartawan mengaku kesulitan memahami surat peringatan Pemkab Lampung Tengah soal kekurangan bayar pajak air tanah di perusahaan tersebut.

“Saya juga nggak paham. Justru kami sendiri mencari kejelasan angka (Rp32,1 miliar ini dari mana. Karena kami membayar sesuai dengan yang sudah diverifikasi dari BPPRD (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Tengah). Bukti-buktinya ada. Versi kami, GGP tidak pernah menunggak,” tegas Hendri.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here