BERBAGI

LAMPUNG TENGAH – Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah bakal mengambil sikap terhadap PT. Bumi Waras (PT. BW). Ini menyusul surat peringatan ke tiga  (SP 3) yang telah dilayangkan pemerintah terkait kekurangan bayar pajak air tanah di perusahaan tersebut sebesar Rp2 miliar lebih.

Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Setkab Lampung Tengah, Eko Pranyoto mengatakan, pemerintah sudah berupaya melakukan teguran terhadap PT Bumi Waras. Teguran disampaikan secara tertulis melalui surat peringatan pertama hingga ke peringatgan ke tiga yang dilayangkan sejak Desember 2019 lalu.

”Isi suratnya sama dengan SP pertama dan kedua. Pada dasarnya pemerintah meminta PT BW untuk menyelesaikan kewajibannya. Limit waktu untuk menyelesaikan kewajibannya sampai 30 hari kedepan terhitung SP 3 ditandatangani bupati,” kata eko.

Selain PT BW, Pemkab Lampung Tengah juga masih menyoroti pajak air tanah PT. Great Giant Pineapple (PT GGP). Perusahaan ini masih memiliki kekurangan pembayaran pajak air tanah sebesar Rp32,1 miliar lebih selama tujuh tahun. Awal Desember 2019 Pemerintah Lampung Tengah telah melayangkan surat peringatan ke dua diperusahaan raksasa pengalengan nanas tersebut.

Diketahui Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memang tengah gencar menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) disektor Pajak Air Tanah. Mengingat peluang untuk mencapai PAD di sektor tersebut masih jauh dari harapan.

Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto sebelumnya menyatakan, bila digali dengan optimal, pendapatan daerah Lampung Tengah dari sektor Air Tanah bisa mencapai Rp62 miliar pertahun. Namun nyatanya, hingga November 2019 PAD Lampung Tengah dari sektor pajak air tanah baru mencapai Rp2,5 miliar dari target Rp3 miliar.

Untuk mencapai target Rp62 miliar, tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Perlu pengawasan dan kinerja ekstra untuk mencapai target tersebut. Disamping kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak air tanah.(zul)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here