BERBAGI

Tanggamus(Ekstranews.com) – Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2018 yang ditujukan kepada ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tentang pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia pada pemilu tahun 2019 mendatang, sesuai dengan ketentuan pasal 182 huruf K dan pasal 240 ayat (1) hurul K Undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali.

“Di Kabupaten Tanggamus ini ada tiga orang pejabat yang menjadi bakal calon legeslatif (bacaleg) 2019 yaitu, Yohandi, Paksi Marga, Sofwan, dan mereka sudah mengajukan pengundurkan diri. Pengunduran diri mereka sudah diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah. Dan untuk yang berstatus kepala pekon atau perangkat pekon itu kewenangan ada di tata pemerintahan, kami menunggu surat dari mereka,” kata Ketua KPU Tanggamus, Otto Yuri Saputra di ruang kerjanya, Kamis (23/8/2018).

Di sisi lain, Kasubag Pemerintahan Pekon dan Kelurahan Tanggamus, M. Yudi Maryuni, menjelaskan bahwa mereka telah melayangkan SURAT EDARAN NOMOR: 050/5585/09/2018 yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Paksi Marga, SE. ke setiap kecamatan untuk diteruskan ke setiap pekon terkait kepala pekon atau perangkat pekon yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legeslatif 2019 mendatang.

“Dalam surat edaran itu dijelaskan bahwa sehubungan dengan akan di selenggarakannya pemilihan legislatif tahun 2019 di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Berkenaan dengan hal tersebut diatas diminta kepada saudara agar memerintahkan kepada Kepala Pekon atau Perangkat Pekon yang ikut serta mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif agar membuat surat pengunduran diri dari jabatannya,” jelasnya.

Lanjutnya, sampai saat ini baru ada tiga kakon yang sudah mengajukan surat pengunduran diri dan sudah diproses, yaitu, Zubaidi Kakon Penyandingan Kecamatan Kelumbayan, Joni Ansonet Kakon Datar Lebuay Kecamatan Air Naningan, Sigit Irwando Kakon Tangkit Serdang Kecamatan Talang Padang, dan satu orang bersetatus anggota Badan Perhimpunan Pekon (BHP).

“Sanksi pemberhentian sudah bisa dilakukan saat sudah menjadi Calon Tetap (DCT) yang dasarnya UU KPU dan UU desa tentang larangan menjadi pengurus partai politik,” pungkasnya.(plp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here