BERBAGI

Puluhan karyawan PT Tanjungenim Lestari (PT TeL) Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh pihak perusahaan.

Mengetahui hal itu, selanjutnya puluhan karyawan melakukan aksi demo di depan kantor PT TeL menolak rencana PHK pihak perusahaan. Senin (08/06).

Dikatakan koordinator demonstrasi, Funki Rulita Sari, Puluhan karyawan terancam di PHK karena sistem kerja kontrak dalam masa pergantian vendor perusahaan penyedia jasa pekerja.

Menurut dia, perusahaan penghasil bahan baku kertas yang berdiri sejak tahun 1990 itu sering berganti kerjasama dengan berbagai vendor, sementara dalam praktiknya pergantian itu kerap membuat buruh menjadi korban, karena tidak adanya jaminan sebagai pekerja tetap.

Padahal Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Menakertrans) Nomor 101 Tahun 2004 Pasal 4 butir C memberikan penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa buruh bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerja yang terus menerus ada di perusahaan pemberi kerja. Dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. PT. TeL selaku Pemberi Kerja dan PT. Kamigumi selaku Pemborong Tenaga Kerja tidak menjalankan ketentuan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ini bertentangan dengan Kepmen. 39 orang karyawan sejak seminggu terakhir tidak lagi dipekerjakan oleh PT Tel karena ketidakjelasan status yang diberikan vendor penyedia tenaga kerja,” pungkasnya.

Vendor baru, PT Kamigumi tidak lagi memperkerjakan eks pekerja PT Kaliguma Transindo lantaran memiliki pekerja sendiri.

Atas alasan itu, puluhan anggota serikat buruh PT TeL melakukan aksi unjuk rasa di lingkungan perusahaan.

“Ada tiga tuntutan yang kami sampaikan, pertama, pekerjakan Kembali Seluruh Pekerja eks Kaliguma di PT TeL, kedua menolak PHK Sepihak dengan Modus Peralihan Vendor, karena modus seperti ini sering dilakukan sebagai alasan untuk menyingkirkan buruh dari proses produksi. Dan yang teakhir menolak pembungkaman ruang Demokrasi terhadap kaum Buruh, dan segala bentuk pemberangusan Serikat Pekerja/ Buruh (Union Busting),” tegas Funki.

Sayangnya, baik pihak Perusahaan Tanjungenim Lestari maupun vendor penyedia tenaga kerja terkesan acuh dengan tidak ada satu pun yang menemui massa serikat buruh yang melakukan aksi unjukrasa.

“Karena tidak direspon, dalam waktu dekat kami akan lakukan rapat tripartit dengan Disnaker Provinsi Lampung, juga mengundang pihak perusahaan, membahas persoalan ini,” tegasnya.(ibr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here