BERBAGI

LAMPUNG TENGAH–Terkait informasi mengenai keengganan para petani di Kota Gajah, Lampung Tengah yang tidak bersedia menebus pupuk nonsubsidi dari distibutor. Akhirnya distributor PT Gresik Cipta Sejahtera (GCS) angkat bicara.

GCS menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memaksa pengecer untuk melakukan pembelian pupuk Non Subsidi agar mendapat pupuk subsidi, “Kita hanya menawarkan, jadi tidak benar kita mewajibkan pengecer untuk membeli pupuk non subsidi agar mendapat pupuk subsidi,” ungkap Koordinator Pemasaran GCS, muhari rizkita. Kamis (23/07).

Dikatakanya, penawaran dilakukan sebagai bagian dari strategi pemasaran. Menurut Muhari, bukan berarti dengan adanya penawaran, GCS memaksa pengecer/kios untuk membeli, hanya saja tujuanya ketersediaan stok pupuk di kios tercukupi.

Jika nantinya ada ketidakcocokan dalam negosiasi, maka diperbolehkan untuk tidak membeli.

“Ditawarkan bukan berarti diwajibkan, yang mau monggo yang gak mau yo monggo, toh sebelumnya dinegosiasikan terlebih dahulu,” ucapnya.

Sementara, Ketua Gapoktan Maju Lestari Koga, Kotagajah Timur, Jumiran yang dihubungi via ponselnya, menyebut memang tidak ada paksaan dari distributor kepada pengecer, “Sejauh yang saya ketahui tidak ada unsur paksaan, hanya berupa penawaran, mungkin karena sebagian petani salah persepsi saja,” ujarnya.

Berbeda dengan Jumiran, Budi, Ketua Kelompok Rukun Tani Makmur, Kampung Kotagajah Timur mengatakan, para petani tidak bersedia menebus pupuk nonsubsidi yang diambil kelompok pada musim tanam sebelumnya. Bahkan, daripada harus membeli pupuk nonsubsidi yang mahal, mereka memilih beralih ke pupuk lain.

“Pupuk nonsubsidi sisa musim lalu masih ada, sekarang disuruh membeli lagi. Para petani memilih beralih ke pupuk lain, ” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, para kios di Kabupaten Lampung Tengah, diwajibkan membeli pupuk nonsubsidi hanya untuk memperoleh jatah pupuk bersubsidi untuk petani. Dengan demikian, kios harus mengeluarkan uang tambahan Rp 180.000 karena takut tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi.

“Setiap kios harus mengeluarkan uang Rp 180.000 jika ingin mendapatkan satu ton pupuk bersubsidi 50 kilogram. Rinciannya satu ton 50 kilogram pupuk bersubsidi seharga Rp 2.231.820, ditambah keharusan membeli 25 kilogram pupuk nonsubsidi Rp 180.000,” kata Zulkifli, salah seorang Kios Pupuk di Kecamatan Kotagajah, Rabu, 22 Januari 2020.

Zulkifli mengatakan pihak distributor pupuk bersubsidi mengancam kios-kios penyalur pupuk tidak akan menurunkan jatah pupuk bersubsidi, jika tak membeli pupuk nonsubsidi, yaitu pupuk NPK Plus.

Dinas Pertanian (Distan) Lampung Tengah sendiri mengakui keluhan tersebut sudah masuk ke dinas cukup lama. Laporan itu sudah diteruskan kepada perwakilan Petrokimia dan Menteri Pertanian saat ada kunjungan ke Trimurjo, Lampung Tengah beberapa waktu lalu. Namun hingga saat ini belum ada perubahan, terbukti dengan munculnya pemberitaan keluhan petani di Kota Gajah.

Sekretaris Dinas Pertanian Edy Dariyanto mengatakan, keluhan dari kelompok-kelompok tani karena diharuskan menebus pupuk nonsubsidi sudah lama disampaikan ke Distan Lamteng. Hasil pengecekan dinas, kelompok dibebani pupuk nonsubsidi karena kios/pengecer juga dipaksa membeli NPK plus kalau mau menebus jatah Phonska subsidi untuk para petani.

Menindaklanjuti keluhan itu, lanjut Edy, pihaknya telah menyampaikan kepada Direktur Petrokimia Gresik yang ditemui di Trimurjo beberapa waktu lalu. Bahkan, keluhan itu juga sudah sampai ke Menteri Pertanian yang berkunjung ke Lamteng 10 Juni 2020 lalu.

“Setelah itu ada tim dari pusat yang ngecek ke Lampung Tengah. Tetapi kenapa belum ada perubahan saya tidak tahu persis,” kata Edy.

Terkait keluhan datang tak hanya dari Kota Gajah, Edy juga membenarkan. Tetapi ia juga tak bisa memastikan apakah seluruh Lamteng terjadi hal yang sama.
“Itu sudah banyak kelompok tani yang ngeluh, tak hanya Kota Gajah. Tapi saya tidak tahu persis apa se-Lamteng begitu,” kata Edy.(tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here